Bandung Barat — Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ade Wawan, menyampaikan apresiasi atas lahirnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran dan eksistensi pesantren di Indonesia.
Menurut beliau, pembentukan Ditjen Pondok Pesantren tidak dapat dilepaskan dari perjuangan panjang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menginisiasi lahirnya Undang-Undang Pesantren. Regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam memberikan pengakuan, afirmasi, dan fasilitasi terhadap pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
“Lahirnya Ditjen Pondok Pesantren adalah bukti nyata keberpihakan negara terhadap pesantren. Ini merupakan kelanjutan dari ikhtiar panjang PKB dalam memperjuangkan Undang-Undang Pesantren,” ujar Ade Wawan.
Lebih lanjut, Ade Wawan menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi pengingat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Bupati Bandung Barat, untuk segera merealisasikan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pesantren.
Hal ini dinilai penting mengingat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren di Kabupaten Bandung Barat telah lebih dahulu ditetapkan. Namun hingga saat ini, implementasi teknis melalui Perbup masih belum terealisasi secara optimal.
“Kami mendorong agar Bupati Bandung Barat segera menindaklanjuti Perda Pesantren dengan Perbup sebagai aturan pelaksana. Ini penting agar pesantren di Bandung Barat mendapatkan dukungan konkret, baik dari sisi pembinaan, pendanaan, maupun penguatan kelembagaan,” tegasnya.
Ade Wawan juga berharap kehadiran Ditjen Pondok Pesantren dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan pesantren, khususnya di Kabupaten Bandung Barat.
Dengan adanya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, diharapkan pesantren dapat semakin berdaya dan berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing.